Razikin juga mendorong agar implementasi aturan ini dilakukan secara transparan dan objektif, sehingga tidak menimbulkan polemik politik yang kontraproduktif.
“Kita semua berharap agar pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme legislatif benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.
Revisi Tata Tertib DPR ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, serta memastikan bahwa pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
