Komisi V DPR RI baru-baru ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mudik dan balik Lebaran 2025. Berbagai permasalahan signifikan muncul, menuntut perbaikan sistem transportasi nasional untuk masa mendatang.
Dari keluhan masyarakat hingga permasalahan infrastruktur, evaluasi ini menjadi landasan penting bagi peningkatan kualitas layanan transportasi di Indonesia.
Masalah di Sektor Penerbangan
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengungkapkan adanya keluhan signifikan terkait moda transportasi udara.
Keluhan tersebut meliputi kenaikan tarif tiket pesawat dan keterlambatan penerbangan yang cukup sering terjadi.
Pihaknya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh maskapai penerbangan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Keselamatan Berlalu Lintas
Selain penerbangan, Komisi V DPR juga menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan dalam pemeriksaan sarana dan prasarana jalan raya.
Hal ini mencakup ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai dan kampanye keselamatan berlalu lintas yang lebih gencar.
Pentingnya kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga kembali ditekankan.
Evaluasi Jalan Tol dan Pembentukan Panitia Kerja
Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol menjadi sorotan penting dalam evaluasi ini.
Komisi V DPR RI menekankan kewajiban pemenuhan SPM sebagai hak pengguna jalan tol.
Sebagai respons, dibentuklah Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol untuk menindaklanjuti permasalahan ini.
Kemacetan, Kecelakaan, dan Integrasi Moda Transportasi
Kemacetan dan kecelakaan di berbagai ruas tol menuju dermaga dan pelabuhan, termasuk korban jiwa yang ditimbulkan, menjadi perhatian serius.
Perbaikan integrasi moda transportasi dan pembenahan sistem di daerah juga perlu ditingkatkan untuk mendukung angkutan Lebaran mendatang.
Sosialisasi sistem peringatan dini (early warning system) juga penting untuk mengantisipasi bencana alam.
Sinergi Antar Lembaga untuk Antisipasi Kemacetan
Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pengelola jalan tol, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengantisipasi kemacetan juga disoroti.
Kerja sama yang kuat antar lembaga ini diharapkan dapat mencegah terulangnya permasalahan kemacetan pada masa angkutan Lebaran berikutnya.
Evaluasi ini menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem transportasi di Indonesia, memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat selama mudik dan balik Lebaran.
Kesimpulannya, evaluasi Komisi V DPR RI terhadap mudik Lebaran 2025 mengungkap berbagai permasalahan krusial dalam sektor transportasi. Dari masalah di sektor penerbangan hingga infrastruktur jalan tol, perbaikan menyeluruh dan sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan handal di masa depan. Perhatian serius terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi harus menjadi prioritas utama.
