Ibukota – Pakar kebijakan pemerintah Universitas Andalas Padang Asrinaldi menyatakan Mahkamah Konstitusi masih mendapatkan kepercayaan komunitas untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum 2024.
Kepercayaan itu masih ada, kata Asrinaldi, terlepas MK telah dilakukan menyeberangi berbagai kontroversi lantaran beberapa tindakan hukumnya.
"Kepercayaan itu hilang pun bukan oleh sebab itu masih ada hakim konstitusi yang tersebut masih punya etika lalu moral," kata Asrinaldi pada waktu dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut, menurut Asrinaldi, harus dimanfaatkan pemerintah untuk membuktikan bahwa MK merupakan institusi yang tersebut independen serta layak dijadikan garda terakhir mencari keadilan.
Salah satu cara menguji kepercayaan MK adalah dengan memunculkan langkah hukum yang mana adil pada sengketa pemilihan umum yang dimaksud diperkirakan akan terjadi setelahnya rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai.
Asrinaldi melanjutkan MK harus menimbang semua bukti kecurangan yang disampaikan pihak penggugat.
"MK harus berpegang terhadap kepentingan konstitusional, jangan kepentingan urusan politik praktis. MK harus mengacu pada jalan konstitusi," kata dia.
Dengan serangkaian hukum yang tersebut independen lalu transparan selama gugatan pemilu, Asrinaldi yakin MK akan menciptakan langkah hukum terbaik untuk kepentingan bangsa.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum juga Keselamatan Hadi Tjahjanto menegaskan akan terus memantau tahapan penyelesaian sengketa pemilihan 2024 pasca rekapitulasi tingkat nasional selesai.
"Kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang mana diperlukan pada proses-proses tersebut," kata Hadi pada waktu ditemui dalam Kantor Kemenko Polhukam RI, DKI Jakarta Pusat, hari terakhir pekan (15/3).
Hadi memandang rute sengketa pilpres haruslah diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum seperti melalui MK ataupun lewat lembaga yang telah terjadi disediakan pemerintah yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Hadi meyakinkan proses gugatan akan dilindungi secara hukum demi terciptanya situasi yang digunakan aman dan juga kondusif.
Dia justru tak membenarkan adanya aksi penolakan pemilihan umum dengan cara mengerahkan massa untuk turun ke jalanan.
Hal yang disebutkan tidak ada dibenarkan lantaran berisiko mengakibatkan konflik dan juga mengancam keamanan masyarakat.
pemilihan raya 2024 meliputi pemilihan presiden juga delegasi presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi kemudian anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih kekal (DPT) tingkat nasional sejumlah 204.807.222 pemilih.
Untuk pemilihan presiden serta perwakilan presiden, dihadiri oleh tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, juga Ganjar Pranowo–Mahfud Md nomor urut 3.
Kemudian pada pilpres legislatif disertai 18 partai kebijakan pemerintah nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, juga Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Periode Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Negara Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan juga Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai urusan politik lokal sebagai kontestan yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at juga Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan juga Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Artikel ini disadur dari Pengamat sebut MK dipercaya untuk selesaikan sengketa pemilu
