JakartaInsideCom – Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa inisiatif pemerintah terkait proyek lumbung pangan/food estate saat ini dianggap memiliki implikasi negatif terhadap lingkungan.
Pernyataan tersebut muncul dalam konteks pertanyaan mengenai tuduhan adanya sejumlah dana yang diperoleh secara tidak sah sebesar minimal Rp 1 triliun yang mengalir ke partai politik untuk membiayai Pemilu 2024.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa 15 Agustus 2023 atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.
Sebagaimana diberitakan kompas, Dia mengungkapkan bahwa aspek politik seharusnya fokus pada pelestarian kehidupan dan perlindungan terhadap tanah air.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan–hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” lanjutnya.
Untuk diketahui, rencana ini pertama kali diusulkan oleh Presiden RI Joko Widodo sejak awal masa jabatan keduanya.
Jokowi menunjuk Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh anggota Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, sebagai sektor utama yang bertanggung jawab.
Selain itu, Jokowi juga menugaskan Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto untuk mendukung dan fokus pada pengelolaan lahan untuk tanaman singkong.***