JakartaInsideCom — Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan penyediaan 2.000 unit rumah subsidi khusus bagi mitra pengemudi ojek online PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, di kantor Kementrian PKP, Jakarta Pusat, Selasa(8/4/25).
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ara merinci, 1.000 unit akan dialokasikan untuk pengemudi roda dua dan 1.000 unit untuk pengemudi roda empat.
“Ini adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo agar subsidi rumah diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti para pengemudi Gojek,” ujar Ara.
Dalam pertemuan bersama CEO Gojek, Patrick Waluyo, dibahas juga soal kriteria penerima bantuan. Batasan penghasilan ditentukan sebagai berikut:
Rp7 juta per bulan untuk individu lajang
Rp8 juta untuk pasangan
Hingga Rp10 juta untuk wilayah Papua
Program ini juga didukung penuh oleh Bank BTN, yang disebut menjadi lembaga penyalur terbesar dengan kontribusi mencapai 72% dari total penyaluran KPR subsidi.
Selain mitra Gojek, Ara menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema subsidi rumah untuk 13 segmen masyarakat berpenghasilan rendah, seperti:
Guru: 20.286 unit
Perawat: 15.000 unit
Tenaga kesehatan masyarakat: 10.000 unit
Pegawai Kemendagri dan BPS: sekitar 1.000 unit
Asisten rumah tangga: 1.000 unit
Sejak Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, total rumah yang telah dibangun mencapai 142.226 unit, dengan 100.021 unit di antaranya terbangun sejak 1 Januari hingga 8 April 2025.
Gojek sendiri mengaku telah memiliki program “Swadaya” sejak 2018 untuk membantu mitra mendapatkan rumah, namun jumlahnya masih terbatas. Dengan dukungan pemerintah saat ini, mereka berharap lebih banyak mitra bisa terbantu.
Ara juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi kualitas rumah subsidi dan hanya bekerja sama dengan pengembang yang bertanggung jawab. Ia bahkan menyebut telah memanggil pengelola Meikarta terkait banyaknya aduan masyarakat.
“Rumah subsidi bukan berarti rumah murahan. Saya akan tegas memastikan pengembang yang tak berkualitas tidak mendapat tempat dalam program ini,” tandasnya.
Data penerima akan diverifikasi melalui kolaborasi dengan BPS, dan diperbarui tiap tiga bulan agar program ini tetap tepat sasaran.