JakartaInsideCom – RAy. Mayyasari Timur Gondokusumo pemerhati sosial dan konsultan politik yang kritis soroti polemik Istaka Karya yang banyak menyengsarakan rakyat kecil.
Istaka Karya yang ditahun 2013 mendapat keputusan homologasi nyatanya gagal memperbaiki performa kinerja namun berhasil menumpuk hutang dalam nilai yang besar hingga pada 15 Juli 2022.
Istaka karya resmi dinyatakan pailit oleh PN niaga Jakarta pusat, dengan pertanggungan hutang keseluruhan sebesar 1.08 T.
Tidak terbayarnya hutang Istaka karya kepada 160 perusahaan mitra kerjanya selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun mengakibatkan polemik berkepanjangan dalam tubuh BUMN, seperti saat ini tengah ramai pemberitaan di media sosial salah satu korban istaka karya bapak Triyatno dari CV Trijaya Abadi yang meminta pertanggung jawaban dari pimpinan struktural tertinggi BUMN yakni Mentri BUMN Erick Thohir.
“Menteri bersama segenap jajaran yang terkesan lambat dalam menangani kasus istaka karya, permohonan tersebut di sampaikan didepan DPR RI komisi VI, Joko Widodo sebagai presiden pemegang pucuk pimpinan tertinggi di negara ini yang memiliki kapasitas dan kendali besar, seharusnya bisa memberikan solusi pemecahan dengan segera yang berpihak kepada rakyat bukan sekedar mengeluarkan perpres dan membubarkan istaka karya dan terkesan negara lepas tangan dari tanggung jawab administratif terhadap rakyat dan menyerahkan likuidasi serta PKPU kepada pengadilan saja,”
“Permasalahan istaka karya bukan sekedar permasalahan hukum semata melainkan masalah Moralitas, negara harus hadir dan bertanggung jawab terhadap permasalahan hutang perusahaan negara karna BUMN didirikan untuk mengelola sumber daya negara demi pemenuhan kebutuhan rakyat bukan untuk menyengsarakan merugikan terlebih merampok hak rakyat,”
“Pak Triyatno hanya rakyat kecil yang menuntut haknya terlebih PT Trijaya abadi milik bapak Triatno hanyalah perusahaan kecil bukan perusahaan besar ataupun perusahaan raksasa yang biasa muncul di pemberitaan laporan global witness atas skandal penggelapan pajak atau tax avoidance dengan skema tranfer pricing melalui anak perusahaan diluar negeri demi mendulang keuntungan pribadi sangat besar sekaligus merugikan pendapatan pajak negara dalam jumlah yang sangat besar pula.”ujarnya kepada JakartaInsideCom pada Kamis, 13 Juli 2023
Mayyasari menghimbau dengan tegas kepada Erik Thohir sebagai menteri BUMN untuk tidak tebal telinga mendengarkan penderitaan rakyat kecil yang disebabkan kinerja buruk dari management salah satu perusahaan plat merah yang ia pimpin yaitu istaka karya BUMN.
Hal ini karena sampai detik ini para korban istaka karya masih menunggu akhlaq dari menteri BUMN Erik Thohir dalam menyelesaikan kasus istaka karya dan membayar hak mereka, seharusnya negara mengevaluasi apakah masih relevan adaya BUMN di negara ini atau di tiadakan saja menimbang sebagian besar perusahaan BUMN memiliki kasus yang sama akan hutang dan sangat membebani APBN negara.
BUMN tidak mampu bertranformasi dengan maksimal dan mencapai goal dalam menggerakan roda perekonomian negara untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Justru issue penyelewengan anggaran kerap terjadi di tubuh BUMN selain issue jual beli jabatan.***
