jakartainside.com – INFO NASIONAL – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memperkuat langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui visi TNI “Prima” (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, lalu Adaptif), di menjaga netralitas TNI menghadapi Pemilihan Umum 2024. Netralitas TNI merupakan buah dari reformasi yang dimaksud harus senantiasa dijaga dengan baik. Sebagaimana tercantum di UU No.34/2004 tentang TNI dan juga UU No.7/2017 tentang Pemilu.
Bamsoet yang tersebut juga penerima Brevet Baret Ungu Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI AU, Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI AL ini menekankan, kesuksesan penyelenggaran pemilihan raya 2024 merupakan ujian terdekat yang tersebut harus dihadapi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Melalui track record, integritas, kemudian kapabilitas selama mengemban amanah sebelumnya, saya yakin dibawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto, TNI bisa saja tetap saja berperan berpartisipasi menjaga kondusifitas bangsa, baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024,” ujar Bamsoet usai hadir di Sertijab Panglima TNI, pada Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 22 November 2023.
Turut hadir antara lain, Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, Wakil Ketua DPR RI Letjen TNI (purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (purn) Nono Sampono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, kemudian Wamenhan RI Letjen TNI (purn) Herindra.
Ketua DPR RI ke-20 kemudian mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan juga Security ini menjelaskan, TNI juga harus mampu meningkatkan kemampuan dan juga profesionalisme para prajurit sekaligus meningkatkan pemenuhan Alutsista pada menangkal serta menindak beragam ancaman terhadap kedaulatan negara. Terlebih pada waktu ini, TNI sedang memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian Minimum Essential Force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru sekitar 60 persen. Pada tahun 2024, jumlah agregat kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan harus telah mampu terpenuhi.
“Antara lain, Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur dan juga 224 pesawat terbang. Marta Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara dan juga 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara Bebas dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, serta 64 penangkis serangan udara,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan juga Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pemenuhan alutsista yang dimaksud tidaklah lepas dari doktrin/peribahasa latin ‘si vis pacem, para bellum’ yang dimaksud berarti ‘jika menginginkan damai, bersiaplah perang.’ Peribahasa ini bukanlah bermaksud menganjurkan peperangan sebagai sebuah keharusan. Melainkan mengingatkan setiap negara untuk memajukan lapangan usaha pertahanan nasional di menjaga kedaulatan, sehingga bisa saja menjamin perdamaian. Karena itu, pada memenuhi keinginan Alutsista tersebut, TNI bersatu Kementerian Defense harus tetap saja mengedepankan produksi pada negeri.
“Selain meningkatkan Alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit juga bukan boleh dilupakan. Mengingat merekalah yang senantiasa berada di area garda terdepan pada menghadapi musuh untuk menjaga pertahanan kedaulatan bangsa kemudian negara,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila juga Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain menghadapi situasi dunia pada waktu ini masih diliputi ketegangan akibat Perang Rusia–Ukraina maupun peluang dalam Laut China Selatan, TNI juga harus siap menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, pembaharuan iklim, serta pertempuran siber, yang telah lama menjadi fokus utama di dinamika geopolitik.
“Di pada negeri, pada waktu ini kita juga masih dihadapkan pada persoalan tahanan Tim Kriminal Bersenjata (KKB) di area Papua. Penyelesaian persoalan KKB harus dilaksanakan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas juga terukur aparat keamanan TNI kemudian POLRI, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan lalu kesejahteraan. Tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus yang digunakan tidaklah tepat sasaran kemudian merugikan kepentingan rakyat Papua,” pungkas Bamsoet.(*)
Sumber Tempo
