Dana Norwegia juga akan saya pakai untuk memberikan insentif di dalam konteks integrated area development.
jakartainside.com – Ibukota – Kementerian Lingkungan Hidup lalu juga Kehutanan (KLHK) optimistis mampu menyelesaikan realisasi persetujuan perhutanan sosial sebanyak 8 jt hektare hingga tahun 2024 mendatang.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial juga Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto menyatakan persetujuan perhutanan sosial sudah pernah terealisasi 6,3 jt hektare dari target 12,7 jt hektare per September 2023.
"Pada 2024, saya pacu menjadi 8 jt hektare oleh sebab itu regu sudah pernah turun lalu SK sudah pernah mulai menumpuk lagi pada meja saya," kata Bambang pada lokakarya perhutanan sosial dalam di Jakarta, Rabu.
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dimaksud dilaksanakan pada kawasan hutan negara maupun hutan adat yang tersebut yang dimaksud dilaksanakan oleh rakyat setempat atau warga hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, keseimbangan lingkungan, dan juga dinamika sosial budaya.
Skema perhutanan sosial berbentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan vegetasi rakyat, hutan adat, serta juga kemitraan kehutanan.
Pemerintah mencoba mencapai pemanfaatan perhutanan sosial bagi penduduk mencapai 12,7 jt hektare pada tahun 2024. Namun, total yang digunakan mana sudah ada ada tercapai pada waktu ini baru setengah dari target tersebut.
Bambang menjelaskan perhutanan sosial yang dimaksud merupakan proyek strategis nasional itu berjalan lambat akibat pemangkasan anggaran sebesar 35 persen selama masa pandemi Virus Corona yang mana berlangsung hampir tiga tahun.
Pemotongan anggaran operasional perhutanan sosial yang disebutkan dijalankan dikarenakan pemerintah pada waktu itu fokus terhadap sektor kondisi tubuh lalu pemulihan ekonomi.
Menurutnya, sebelum pandemi tahun 2017 hingga 2020, anggaran untuk perhutanan sosial antara 700 ribu hektare sampai 1 jt hektare yang digunakan menyebabkan realisasi perhutanan sosial dapat jadi mencapai 4,9 jt hektare pada kurun waktu empat tahun.
Ketika pandemi, target perhutanan sosial turun menjadi 250 hektare. Bahkan, tahun ini semata-mata 150 ribu hektare.
"Walaupun target 150 ribu hektare, tetapi sekarang sudah ada ada 750 ribu hektare," ujar Bambang.
Dia mengungkapkan bahwa realisasi yang dimaksud digunakan cukup besar itu bisa saja jadi tercapai lantaran perhutanan sosial bukanlah hanya saja sekali acara KLHK saja, tetapi juga multipihak.
"Perhutanan sosial adalah governance. Para pihak telah lama mulai masuk," ucap Bambang.
Salah satu dukungan multipihak datang dari Kementerian Dalam Negeri melalui regulasi yang tersebut digunakan menempatkan perhutanan sosial sebagai kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan juga melibatkan partisipasi masyarakat.
Sekarang urusan hutan konservasi berada di area pada otoritas Pusat, sedangkan urusan hutan lindung lalu hutan produksi berada di pemerintah daerah. Dulu yang mana dimaksud menjadi hambatan adalah pejabat area yang mana tiada mau bekerja lantaran tidaklah ada regulasi, tetapi sekarang regulasinya telah dilakukan dibuat lalu dapat mempercepat realisasi persetujuan perhutanan sosial.
Bambang mengungkapkan bahwa Papua miliki target perhutanan sosial sebanyak 3,3 jt hektare kemudian menggalakkan pemanfaatan dana otonomi khusus untuk merampungkan acara perhutanan sosial di wilayah tersebut.
Selain dana otonomi khusus, strategi percepatan realisasi perhutanan sosial juga menggunakan dana para pihak termasuk dari result based payment (RBP). KLHK telah terjadi memakai dana dari green climate fund (GCF) untuk kerja bersatu merampungkan target perhutanan sosial.
"Saya telah lama menurunkan 161 pasukan ke seluruh Indonesia, termasuk di area pada Papua pakai dana GCF dari result based payment. Dengan distribusi akses kemudian pendampingan nanti ujungnya adalah kesuksesan untuk perhutanan sosial berbentuk ekonomi, sosial, lalu ekologi, termasuk tutupan lahan juga bagus," kata Bambang.
"Dana Norwegia juga akan saya pakai untuk memberikan insentif pada konteks integrated area development. Jadi, saya optimistis 8 jt hektare itu sampai tahun 2024, kekurangan 4,7 jt hektare diharapkan dapat belaka diselesaikan oleh pemerintahan baru," ujarnya.*
Sumber Antara
